Artikel

Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional | Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI ||

QANUN JINAYAT PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, NTT)

A. Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Yuridis Formal

1. Pengertian Qanun dan Sejarah terbentuknya dalam Perspektif Politik

a. Pengertian Qanun

Istilah qanun sudah sejak lama sekali digunakan dalam literatur maupun dalam tamsilan. Bahkan dalam naskah bahasa melayu tulisan Jawi (Arab) digunakan istilah qanun sebagai judul buku, seperti “Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda”, yang ditulis pada 1310 H/1890 M. Dari bacaan sepintas bahan tersebut menunjukkan istilah qanun dalam literatur Barat dikaitkan kepada hukum Kristen, sebaliknya dalam literatur tulisan jawi di Indonesia dikaitkan kepada Hukum Islam.[1]

H. R. W. Gokkel dan N. Van De Wal, mengartikan qanun dengan “regel van canoniek recht”. Dari rumusan tersebut, qanun merupakan regel (peraturan) yang bersumber dari hukum kanonik. Tekanan kepada regel dari hukum kanonik, memberi arti pula bahwa qanun itu hanya dapat dikaitkan kepada hukum kanonik. Yang dimaksud hukum kanonik di sini tidak lain dari “Kerkelijk Recht”, perkataan kerkelijk Recht itu menunjukkan bahwa qanun berarti hukum Kristen. Pengkaitan qanun kepada agama menunjukkan pula bahwa qanun itu merupakan aturan hukum yang tidak terikat pada suatu wilayah Negara, akan tetapi semata-mata dikaitkan kepada agama. Dalam buku Rene David dan Jonh E. C. Brierley, menurut pandangan barat, hukum jenis itu tersendiri terdiri dari: Canon Law, Muslim Law, Hindu Law dan Jewish Law. Canon law berbeda dengan Muslim Law, Hindu Law dan Jewish Law. Penempatan Canon Law sejajar dengan hukum-hukum lain menunjukkan canon merupakan kaidah khusus dari hukum Kristen.[2]


[1]T. Djuned, Majalah Hukum Kanun: “Kanun Arti dan Perkembangnanya”, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1.

[2]Ibid, h. 1 – 2.


Selengkapnya KLIK DISINI

Formula Tiga, Tiga, Tiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata ||

FORMULA TIGA, TIGA, TIGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI

(Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Jatim)

I. Pendahuluan

Bahwa penulis menghadirkan judul ini setelah membaca beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Perma, KMA, Keputusan Dirjen Badilag MARI dan tulisan dari berbagai pihak, juga menyimak dan mendengar uraian para pakar melalui Zoom Meeting, Webinar, Chanel Youtube, Teleconference dll di era wabah Covid 19, dimana pembacaan dan pendengaran penulis sangat terbatas, maka dapat dikatakan sependek pengetahuan penulis ada tiga jenis cara memeriksa perkara berdasarkan pintu masuk yang dilalui:   perkara biasa (baca konvensional), perkara ecourt dan perkara elitigasi. Ini formula tiga yang pertama. Juga ada alat bukti tertulis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga: alat bukti konvensional, alat bulti elektronik dan alat bukti campuran. Ini formula tiga yang kedua. Konsekuensi dari munculnya tiga jenis alat bukti berkenaan melahirkan cara penyerahan, memperlihatkan dan otentifikasi yang berbeda sesuai jenisnya, maka lahir tiga formula yang ketiga. Penulis mencoba menggambarkan formula 3, 3 dan 3 meskipun ala kadarnya, semoga tidak terkesan compang-camping karena memang bukan ahlinya. Bondo nekat.


Selengkapnya KLIK DISINI

Pengumuman Itsbat Nikah di Era Baru Sistem Peradilan secara Elektronik ||

Pengumuman Itsbat Nikah di Era Baru Sistem Peradilan secara Elektronik

Oleh : Syamsul Bahri, S.HI[1]

Dasar Pemikiran

Pengumuman atas permohonan pengesahan perkawinan atau disebut juga itsbat nikah ditemukan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pemberlakuan buku pedoman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam surat tersebut diperintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.

Kenapa pengumuman tersebut harus dilakukan? Sebagai upaya memberi kesempatan kepada pihak yang lain yang dimungkinkan ada kepentingan hukum atas pernikahan yang akan disahkan oleh Pengadilan.

Apakah kemudian terhadap permohonan lain terdapat aturan yang sama untuk diumumkan kepada publik? Hingga saat ini tidak ditemukan selain permohonan pengesahan nikah tersebut. Terhadap perkara lain dimungkinkan untuk meggunakan upaya hukum seperti perlawanan atau gugatan bila terjadi keterkaitan kepentingan.

[1] Hakim Pengadilan Agama Soe


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Nanga Bulik

Jl. Bukit Hibul Timur (eks Aula Bappeda) Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau

Telp: 0532-6613013

Email Utama : panangabulik@gmail.com

Email Kepaniteraan : kepaniteraanpanangabulik@gmail.com

Email Pengaduan  : pengaduan.panangabulik@gmail.com

 

Lokasi Kantor

Statistik Kunjungan

Today 5

Yesterday 74

Week 179

Month 1801

All 15089

Currently are one guest and no members online