Melonguane - Humas: Pembentukan 85 pengadilan baru dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Akses tersebut meliputi keterjangkauan pengadilan oleh masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. DR. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H saat meresmikan operasionalisasi 85 pengadilan baru di Melonguane, Kepulauan Talaud, Senin (22/10/2018).

Menurut Hatta Ali, akses terhadap keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. “Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari atas gugusan pulau dan karakter daratan yang banyak dilewati oleh kawasan pegunungan dan dataran tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah terpencil untuk memperoleh layanan keadilan melalui sistem peradilan yang tersedia,” ujar Hatta.

Sebelum memasuki kearah yang lebih mendalam sebagaimana dalam kata pengantar di awal , tulisan ini 1) memenuhi bunyi kode Etik dan PPH butir 3..3 ayat (1) “Hakim dapat menulis ,memberi kuliah,mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan suatu hukum ,sistem hukum, administrasi peradilan dan Non hukum ,selama kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara. 2) diharapkan pula dapat memberikan andil dalam sosialisai 10 Prinsip dasar Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim(PPH) dalam membangun , menjaga moral Bangsa bagi penyelengara Negara yang kita cintai ini sebagai mana Firman Allah Alquran surat Al Ashr : 3  

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. “

Selengkapnya dalam format PDF