PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
Jl. Bukit Hibul Timur (eks Aula Bappeda) Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau
STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK 2019
Jadwal Sidang
Informasi Perkara
Direktori Putusan
Biaya Perkara
Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Nanga Bulik bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.
Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
Ketua
Pengumuman
- Pengumuman Hasil Akhir Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2020 || 13 Desember 2019
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2020 || 09 Desember 2019
- Pengumuman Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2020 || 25 November 2019
- Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023 || 01 Jun 2019
- Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H || 22 Mei 2019
Berita Terbaru
- Penyerahan Dan Penandatanganan DIPA Tahun 2020 || 03 Desember 2019
- Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi UKPBJ Wilayah Peradilan Kalteng || 02 Desember 2019
- Serah Terima Alat Pengolah Data Dan Komunikasi Pendukung PTSP dan E-Court || 01 Desember 2019
- Rapat Persiapan Seleksi Penerimaan Calon PPNPN PA Nanga Bulik Tahun Anggaran 2020 || 29 November 2019
- Evaluasi PPNPN Dan Penandatanganan Kontrak Kerja 2020 || 28 November 2019
Artikel
- Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah || 22 Juli 2019
- Mengajar : Belajar Terbaik || 29 Jun 2019
- Menghadirkan Allah Dalam Setiap Peristiwa || 28 Jun 2019
- Menggapai Masa Depan Yang Baik || 07 Jun 2019
- Pembebasan Diri Yang Utuh || 05 Mei 2019
Seputar Pengadilan
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 9 Agustus 2019 || 12 Agustus 2019
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 2 Agustus 2019 || 04 Agustus 2019
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 26 Juli 2019 || 28 Juli 2019
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 19 Juli 2019 || 19 Juli 2019
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 12 Juli 2019 || 12 Juli 2019
Agenda Pengadilan
| No events |
Tautan Aplikasi
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.