FORMULA TIGA, TIGA, TIGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI

(Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Jatim)

I. Pendahuluan

Bahwa penulis menghadirkan judul ini setelah membaca beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Perma, KMA, Keputusan Dirjen Badilag MARI dan tulisan dari berbagai pihak, juga menyimak dan mendengar uraian para pakar melalui Zoom Meeting, Webinar, Chanel Youtube, Teleconference dll di era wabah Covid 19, dimana pembacaan dan pendengaran penulis sangat terbatas, maka dapat dikatakan sependek pengetahuan penulis ada tiga jenis cara memeriksa perkara berdasarkan pintu masuk yang dilalui:   perkara biasa (baca konvensional), perkara ecourt dan perkara elitigasi. Ini formula tiga yang pertama. Juga ada alat bukti tertulis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga: alat bukti konvensional, alat bulti elektronik dan alat bukti campuran. Ini formula tiga yang kedua. Konsekuensi dari munculnya tiga jenis alat bukti berkenaan melahirkan cara penyerahan, memperlihatkan dan otentifikasi yang berbeda sesuai jenisnya, maka lahir tiga formula yang ketiga. Penulis mencoba menggambarkan formula 3, 3 dan 3 meskipun ala kadarnya, semoga tidak terkesan compang-camping karena memang bukan ahlinya. Bondo nekat.

Selengkapnya KLIK DISINI

Pengumuman Itsbat Nikah di Era Baru Sistem Peradilan secara Elektronik

Oleh : Syamsul Bahri, S.HI[1]

Dasar Pemikiran

Pengumuman atas permohonan pengesahan perkawinan atau disebut juga itsbat nikah ditemukan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pemberlakuan buku pedoman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam surat tersebut diperintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.

Kenapa pengumuman tersebut harus dilakukan? Sebagai upaya memberi kesempatan kepada pihak yang lain yang dimungkinkan ada kepentingan hukum atas pernikahan yang akan disahkan oleh Pengadilan.

Apakah kemudian terhadap permohonan lain terdapat aturan yang sama untuk diumumkan kepada publik? Hingga saat ini tidak ditemukan selain permohonan pengesahan nikah tersebut. Terhadap perkara lain dimungkinkan untuk meggunakan upaya hukum seperti perlawanan atau gugatan bila terjadi keterkaitan kepentingan.

[1] Hakim Pengadilan Agama Soe

Selengkapnya KLIK DISINI

STRATEGI PENYELESAIAN PERKARA DELEGASI (TABAYYUN)
Oleh: Sriyani HN, S.Ag., MH. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto
(Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

A. Mukaddimah

Mulai tanggal 5 Oktober 2018, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (baca: Ditjen Badilag), secara rutin dan istiqomah, telah mempublikasikan rapor (rangking) penyelesaian perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah seluruh Indonesia, dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui situs resmi Ditjen Badilag.
Sejak saat itu (5 Oktober 2018), tabuhan genderang perang mulai ditabuh. Laksana musim Balapan Moto GP dimulai, berkompetisi guna meraih garis finish tercepat dan terdepan, untuk mendapatkan podium kehormatan. Itulah salah satu inovasi dari Ditjen Badilag di bawah Komando Direktur Jenderal yang Hebat, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, SH., MH. terlihat secara jelas dan gamblang, statistik penyelesaian perkara setiap pekannya. Ada yang merangsek naik ke atas menjadi pemuncak klasemen. Ada pula yang tereliminir menuju ke dasar klasemen dan menjadi juru kunci.
Publikasi Hasil Moto GP SIPP paling cepat tiap akhir pekan (hari jum’at), sedikit banyak mempengaruhi psikologi pimpinan, hakim, dan segenap pegawai wabil khusus dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di seluruh Indonesia. Kalaupun ada pimpinan pengadilan agama yang tidak terpengaruh psikologinya dan tidak bergetar hatinya dengan hasil balapan tersebut, hanya bisa dihitung jari atau sangat sedikit sekali.

Selengkapnya KLIK DISINI

Abstrak

Secara normatif, berdasarkan putusan MK No 93/PUU/X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun dalam tataran empiris masih ditemukan adnya sengketa ekonomi syariah lain yang masih diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah.